Alamat

Ambarketawang Gamping Sleman Yogyakarta

Email : semprongmejing@gmail.com

Hp/wa. 08562550145
Anggota Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman (ASPIKA) Sleman Yogyakarta
Din.Kes P-IRT No. 806340401992

produk

produk

Minggu, 29 April 2012

"Kiat Mengatasi Kenaikan BBM terhadap Pelaku Usaha Kecil" Sarasehan Bersama GKR Pembayun di nDalem Wironegaran

Sarasehan ini dilaksanakan atas prakarsa dari Dinas Perindustrian Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi sarasehan menggunakan nDalem Wironegaran dan mengundang GKR Pembayun dan Kepala Dinas Perindustrian Prop.DIY sebagai pembicara. Acara ini dihadiri oleh para pelaku usaha industri kecil dengan berbagai produk, seperti industri makanan ringan, industri minuman ringan, industri kerajinan, dan lain-lain. 

Pada saat yang bersamaan, dilangsungkan sekaligus pameran dan beberapa produk hasil industri rumah tangga dari berbagai wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara ini dimanfaatkan oleh Semprong Mejing untuk berpartisipasi dalam sarasehan dan pameran, yang dilaksanakan selama satu hari pada tanggal 14 April 2012.














 









Rabu, 11 April 2012

IKM, Resep Indonesia Tangkal Krisis Dunia

Sebagai model bisnis yang telah diakui kebal terhadap krisis keuangan yang melanda Asia pada 1998, industri kecil menengah (IKM) masih menjadi andalan Indonesia menangkal dampak negatif goncangan perekonomian global.

Namun, kekuatan IKM itu ternyata hanya bertumpu di pulau Jawa. Tak kurang dari 75 persen dari sekitar 3,8 juta unit IKM yang beroperasi di tanah air, masih berada di pulau terpadat di Indonesia.

Tak pelak lagi, kondisi itupun memaksa Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk segera memancangkan target besar. Hingga 2014, kementerian dibawah MS Hidayat ini pun menargetkan porsi penyebaran IKM di pulau Jawa akan turun menjadi 60 persen. Sisanya, sebesar 40 persen, akan diambil alih oleh pertumbuhan IKM di luar Pulau Jawa.

"IKM memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar," ujar Hidayat di Jakarta, Selasa, 10 April 2012.

Selain mampu menyerap tenaga kerja, Hidayat mengakui, IKM juga telah membuka peluang usaha dalam mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat.

Dari catatan Kemenperin tahun 2005 hingga 2009, pertumbuhan potensi IKM di Indonesia terus menunjukan kenaikan signifikan. Dilihat dari jumlah unit IKM, setidaknya terdapat pertumbuhan sekitar 10,07 persen dalam kurun waktu tersebut. Jika IKM pada 2005 hanya 2.557.901 unit, maka pada 2009 bertambah menjadi 3.755.238 unit.

Keberadaan IKM ini selama 4 tahun tersebut telah mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 8.073.854 orang pada tahun 2009. Hal tersebut didukung oleh nilai investasi yang telah mencapai angka triliun rupiah.

Pada 2005, investasi IKM hanya mencapai Rp178 triliun. Dalam kurun 4 tahun kemudian, investasi IKM telah bertambah Rp45 triliun menjadi Rp223 triliun.

Dalam hal perdagangan, IKM telah memberikan sumbangan cukup besar bagi devisa Indonesia. Pada 2009, ekspor IKM tercatat pemerintah menjadi US$12,275 miliar naik 9,74 persen atau sekitar US$4 miliar dibandingkan tahun 2005 sebesar US$8,465 miliar.

Melihat potensi besar itu, pemerintah pun memasang target cukup tinggi hingga akhir masa jabatan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II.

Pada tahun 2014, jumlah IKM diproyeksikan bertambah menjadi 4.324.190 unit dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 10.378.056 orang. Proyeksi investasi dari usaha skala kecil menengah ini pun ditargetkan mencapai Rp313 triliun.

Dari penambahan jumlah dan nilai investasi IKM itu, pemerintah berharap bisa memperoleh devisa dari kegiatan ekspor hingga US$19,579 miliar atau setara Rp176,21 triliun (kurs US$9.000 per dolar AS).

Mencoba tumbuh

Melihat peran penting dari IKM tersebut, pemerintah pun menilai, penting bagi Indonesia menyebarkan pertumbuhan IKM ke seluruh wilayah Indonesia. Setidaknya terdapat dua strategi yang diusung Kemenperin untuk menambah gerak lincah pertumbuhan IKM.

Pada strategi pertama berupa pendekatan desain, Hidayat menuturkan, perlu serangkaian kegiatan rekruitmen, pelatihan, dan magang. "Tentunya pemberian modal usaha sebelum orang menjadi wirausaha," kata dia.

Sedangkan pendekatan jalur cepat, pemerintah akan melakukan serangkaian kegiatan dengan pelatihan, dan diiringi pemberian fasilitas peralatan produksi atau modal kerja.

"Dalam dua tahun terakhir (2010-2011) telah dilakukan pelatihan dan pemberian mesin atau peralatan menumbuhkan sebanyak 1839 wirausaha baru," kata Hidayat.

Tak hanya itu, Hidayat juga menegaskan pihaknya akan mengupayakan serangkaian cara dalam membantu IKM meningkatkan daya saingnya dan mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada.

"Di antaranya melalui pemberian kredit usaha rakyat, peningkatan kemampuan teknologi melalui program restrukturisasi mesin, peningkatan kemampuan SDM melalui berbagai pelatihan, fasilitasi serta pendampingan, sistem jaminan mutu dan keamanan pangan dan hal lain dalam rangka peningkatan akses pasar," kata Hidayat.

Harus didampingi


Pengamat Ekonomi Hendri Saparini pun angkat bicara menilai penyebaran IKM di Indonesia yang masih saja terpusat di Pulau Jawa. "Kue ekonomi sampai sekarang masih berada di Pulau Jawa sekitar 80 persen," kata dia dalam perbincangan dengan VIVAnews.com.

Alasan kue ekonomi inilah yang menyebabkan pertumbuhan IKM dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih saja berkutat di Jawa.

Dari pengamatan Hendri, pertumbuhan IKM di Indonesia selama ini memang senantiasa mengikuti pusat pertumbuhan ekonomi. Padahal, jika saja pemerintah mulai membuka kegiatan ekonomi di wilayah baru seperti kawasan timur Indonesia (KTI), penyebaran IKM pastinya akan mengikuti.

Idealnya, ungkap Hendri, keberadaan IKM diarahkan sebagai usaha yang bisa menjadi partner dari industri skala besar. Lewat pola ini, perkembangan IKM akan semakin mudah, dan lebih cepat dalam membesarkan skala usaha IKM.

Sebagai contoh, industri otomotif raksasa di Jepang umumnya menggaet mitra bisnis dari usaha kecil yang berada di sekitarnya. Dengan makin ekspansifnya bisnis perusahaan raksasa itu, IKM pun kebagian jatah untuk bisa mengembangkan bisnisnya menjadi lebih besar.

"Kalau IKM hanya berdiri sendiri, mereka tidak bisa menjadi pendukung bagi industri besar," katanya.

Hal lain yang tak kalah penting adalah upaya pemerintah menuntun IKM dan UKM untuk berkembang menjadi skala bisnis yang lebih besar.

Berkaca dari pengembangan UKM di luar negeri, setidaknya terdapat 20 lembaga khusus menuntun pengembangkan bisnis usaha kecil tersebut. Setiap lembaga memiliki peran dan fungsi masing-masing disesuaikan tahapan pengembangan IKM dan UKM yang tengah mereka tuntut.

Namun, tegas Saparini, semua itu baru bisa dilaksanakan setelah pemerintah memperoleh definisi jelas mengenai IKM dan UMKM. Kalau tidak, "Mereka hanya akan berkembang dari sisi jumlah, namun kurang dalam hal daya saing, produktivitas, dan sisi lainnya," kata dia.

sumber : vivanews.com  10 April 2012