Sebagai model bisnis yang telah diakui kebal terhadap krisis keuangan
yang melanda Asia pada 1998, industri kecil menengah (IKM) masih menjadi
andalan Indonesia menangkal dampak negatif goncangan perekonomian
global.
Namun, kekuatan IKM itu ternyata hanya bertumpu di pulau Jawa
.
Tak kurang dari 75 persen dari sekitar 3,8 juta unit IKM yang
beroperasi di tanah air, masih berada di pulau terpadat di Indonesia.
Tak
pelak lagi, kondisi itupun memaksa Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) untuk segera memancangkan target besar. Hingga 2014,
kementerian dibawah MS Hidayat ini pun menargetkan porsi penyebaran IKM
di pulau Jawa akan turun menjadi 60 persen. Sisanya, sebesar 40 persen,
akan diambil alih oleh pertumbuhan IKM di luar Pulau Jawa.
"IKM memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja yang besar," ujar Hidayat di Jakarta, Selasa, 10 April 2012.
Selain
mampu menyerap tenaga kerja, Hidayat mengakui, IKM juga telah membuka
peluang usaha dalam mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat.
Dari catatan Kemenperin tahun 2005 hingga 2009,
pertumbuhan potensi IKM di Indonesia terus menunjukan kenaikan
signifikan. Dilihat dari jumlah unit IKM, setidaknya terdapat
pertumbuhan sekitar 10,07 persen dalam kurun waktu tersebut. Jika IKM
pada 2005 hanya 2.557.901 unit, maka pada 2009 bertambah menjadi
3.755.238 unit.
Keberadaan IKM ini selama 4 tahun tersebut telah
mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 8.073.854 orang pada tahun 2009.
Hal tersebut didukung oleh nilai investasi yang telah mencapai angka
triliun rupiah.
Pada 2005, investasi IKM hanya mencapai Rp178
triliun. Dalam kurun 4 tahun kemudian, investasi IKM telah bertambah
Rp45 triliun menjadi Rp223 triliun.
Dalam hal perdagangan, IKM
telah memberikan sumbangan cukup besar bagi devisa Indonesia. Pada 2009,
ekspor IKM tercatat pemerintah menjadi US$12,275 miliar naik 9,74
persen atau sekitar US$4 miliar dibandingkan tahun 2005 sebesar US$8,465
miliar.
Melihat potensi besar itu, pemerintah pun memasang
target cukup tinggi hingga akhir masa jabatan Kabinet Indonesia Bersatu
jilid II.
Pada tahun 2014, jumlah IKM diproyeksikan bertambah
menjadi 4.324.190 unit dengan penyerapan tenaga kerja mencapai
10.378.056 orang. Proyeksi investasi dari usaha skala kecil menengah ini
pun ditargetkan mencapai Rp313 triliun.
Dari penambahan jumlah
dan nilai investasi IKM itu, pemerintah berharap bisa memperoleh devisa
dari kegiatan ekspor hingga US$19,579 miliar atau setara Rp176,21
triliun (kurs US$9.000 per dolar AS).
Mencoba tumbuhMelihat
peran penting dari IKM tersebut, pemerintah pun menilai, penting bagi
Indonesia menyebarkan pertumbuhan IKM ke seluruh wilayah Indonesia.
Setidaknya terdapat dua strategi yang diusung Kemenperin untuk menambah
gerak lincah pertumbuhan IKM.
Pada strategi pertama berupa
pendekatan desain, Hidayat menuturkan, perlu serangkaian kegiatan
rekruitmen, pelatihan, dan magang. "Tentunya pemberian modal usaha
sebelum orang menjadi wirausaha," kata dia.
Sedangkan pendekatan
jalur cepat, pemerintah akan melakukan serangkaian kegiatan dengan
pelatihan, dan diiringi pemberian fasilitas peralatan produksi atau
modal kerja.
"Dalam dua tahun terakhir (2010-2011) telah
dilakukan pelatihan dan pemberian mesin atau peralatan menumbuhkan
sebanyak 1839 wirausaha baru," kata Hidayat.
Tak hanya itu,
Hidayat juga menegaskan pihaknya akan mengupayakan serangkaian cara
dalam membantu IKM meningkatkan daya saingnya dan mengatasi
kelemahan-kelemahan yang ada.
"Di antaranya melalui pemberian
kredit usaha rakyat, peningkatan kemampuan teknologi melalui program
restrukturisasi mesin, peningkatan kemampuan SDM melalui berbagai
pelatihan, fasilitasi serta pendampingan, sistem jaminan mutu dan
keamanan pangan dan hal lain dalam rangka peningkatan akses pasar," kata
Hidayat.
Harus didampingiPengamat
Ekonomi Hendri Saparini pun angkat bicara menilai penyebaran IKM di
Indonesia yang masih saja terpusat di Pulau Jawa. "Kue ekonomi sampai
sekarang masih berada di Pulau Jawa sekitar 80 persen," kata dia dalam
perbincangan dengan
VIVAnews.com.
Alasan kue ekonomi
inilah yang menyebabkan pertumbuhan IKM dan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) masih saja berkutat di Jawa.
Dari pengamatan
Hendri, pertumbuhan IKM di Indonesia selama ini memang senantiasa
mengikuti pusat pertumbuhan ekonomi. Padahal, jika saja pemerintah mulai
membuka kegiatan ekonomi di wilayah baru seperti kawasan timur
Indonesia (KTI), penyebaran IKM pastinya akan mengikuti.
Idealnya,
ungkap Hendri, keberadaan IKM diarahkan sebagai usaha yang bisa menjadi
partner dari industri skala besar. Lewat pola ini, perkembangan IKM
akan semakin mudah, dan lebih cepat dalam membesarkan skala usaha IKM.
Sebagai
contoh, industri otomotif raksasa di Jepang umumnya menggaet mitra
bisnis dari usaha kecil yang berada di sekitarnya. Dengan makin
ekspansifnya bisnis perusahaan raksasa itu, IKM pun kebagian jatah untuk
bisa mengembangkan bisnisnya menjadi lebih besar.
"Kalau IKM hanya berdiri sendiri, mereka tidak bisa menjadi pendukung bagi industri besar," katanya.
Hal
lain yang tak kalah penting adalah upaya pemerintah menuntun IKM dan
UKM untuk berkembang menjadi skala bisnis yang lebih besar.
Berkaca
dari pengembangan UKM di luar negeri, setidaknya terdapat 20 lembaga
khusus menuntun pengembangkan bisnis usaha kecil tersebut. Setiap
lembaga memiliki peran dan fungsi masing-masing disesuaikan tahapan
pengembangan IKM dan UKM yang tengah mereka tuntut.
Namun, tegas
Saparini, semua itu baru bisa dilaksanakan setelah pemerintah
memperoleh definisi jelas mengenai IKM dan UMKM. Kalau tidak, "Mereka
hanya akan berkembang dari sisi jumlah, namun kurang dalam hal daya
saing, produktivitas, dan sisi lainnya," kata dia.